Bentuk Penyelewengan Dalam Pelaksanaan Demokrasi

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:

Pengertian Sikap Positif
Demokrasi vang diselengsarakan di IndonesiaL pada hakikatnya adalah salah sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah mufakat. Masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara diambil dengan musyawarah mufakat demi muwujudkan suatu kehidupan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual.
Sikap Positif terhadap pelaksanaan demokrasi merupakan kecenderungan yang mewujudkan dengan perbuatan guna memberikan dukungan sepenuhnya. Dukungan antara lain sebagai berikut:

- Menunjukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi terhadap pelaksanaan demokrasi.
- Ikut mewujudkan kehidupan berdemokrasi di berbagai kehidupan.
- Menunjukan akibat bila demokrasi dilaksanakan maupun bila ditinggal.

Bentuk Penyelewengan dalam Pelaksanaan Demokrasi
Pelaksanaan pemerintahan negara yang tidak sehat akan diwarnai banyak penyelewengan terutama dalam hal pelaksanaan sistem ketatanegaraannya. Kecenderungan yang muncul yaitu adanya kesepakatan atau komitmen-komitmen untuk merekayasa pelaksanaan demokrasi. Proses pemilihan yang dilakukan merupakan formalitas belaka dan memunculkan kesan bahwa sistem demokrasi tidak sebagaimana mestinya. Skenario politik untuk memenangkan atau mengalahkan suatu golongan tertentu merupakan hal yang banyak dijumpai. Praktik-praktik penyelewengan yang sering kita dangar lan baca dalam pemilihan pemimpin antara lain:

Money Politic

Muneypulitic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan dukungan atau suara. Para pemilih diberi imbalan jika memilih nama tertentu. Dengan demikian, ada keterikatan dari pihak pemilih untuk memilih calon yang telah membeli suaranya. Salah satu contoh kasus adalah terjadinya serangan fajar dibeberapadaerah padasaat menjelang pelaksanaan pemungutan suara dalam penilu. Beberapa kontestar membagikan uang atau sembako kepada para pemilih di mana tersebut dilakukan menjelang fajar.

Budaya Balas Budi dari Para Pemilih untuk Calon Pemimpin

Budaya balas budi telah menciptakan lingkaran setan antara pemilih dan yang dipilih. Bagi yang terpilih harus memenuhi janjinya terhadap para pendukungnya. Pemenuhan janji bisa berupa pemberian materi ataupun suatu jabatan tertentu. Dengan demikian, telah terjadi kolusi secara tidak langsung antara pemilih dan yang dipilih.

Adanya Ancaman, Pemaksaan, Teror, atau Intimidasi untuk Memilih Calon Tertentu

Ancaman, pemaksaan, teror, atau intimidasi dapat terjadi sebelum maupun sesudah pemilil Dengan kejadian-kejadian seperti, itu, para pemilih tidak bebas untuk menyalurkan aspirasi. Mereka harus memberikan suara yang sebetulnya tidak diinginkannya demi keselamatan pribadi.

Adanya Praktik Kolusi dan Nepotisme

raktik kolus dan nepotisme dalam pemilihan para pemimpin ataupun para wakil menciptakan kepemimpinan sanak saudara dan teman. Pemilih yang berdasarkan hubungan kekerabatan dan pertamanan ini menjadikan sistem yang ada menjadi tidak berfungsi. Menurut ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dari KKN yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme adalah

Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain (pasal 1 UU No 28 Tahun 1999).

Kolusi

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelengara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masvarakat, dan atau negara (pasal I UU No. 25s Tahun 1999).

Nepotisme

neepoisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara melawan ihukum yans menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninva atas kepentingan msyarakat bangsa, dan negara (pasal I UU No. 28 Tahun 1999).

Uraian di atas memberikan gambara bahwa KKN merupakan kegiatan melanggar hukum. Bagi pelakunya, tentunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Perilaku korupsi, kolusi. dan nepotisme (KKN) menghambat kemajuan bangsa. Merebakya praktek KKN di masa lalu telah menjadikan bangsa ini terpuruk dan terlilit krisis multidimensional yang berkepanjangan. Dampak yang muncul dengan adanya praktik KKN di kalangan para pemimpin antara lain:

a. Krisis kepercayaan kepada para pemimpin.

b. Jabatan-jabatan yang diisi oleh orang-orang yang tidak profesional yang bukankeahliannva.

c. Terjadi masalah dalam proses pergantian kepemimpinan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tumbuhnya KKN adalah:

a. Meningkatkan sistem kontrol melalui pelaksanaan peraturan-peraturan yang mampu menutup berbagai peluang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

b. Peningkatan kesejahteraan aparatur negara;

c. Mendoreng masyarakat untuk turut serta mengontrol kinerja apatatur pemerintah;

d. Kontrol yang tetap terhadap kemungkinan meningkatnya ekonomi biaya tinggi

e. Adanya lembaga-lembaga yudikatif yang mandiri.

Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.

Salam Sukses..!!